Jawa Barat Sigap Adaptif terhadap Perubahan Iklim

access_timeNov 05, 2017

Bandung-Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyadari bahwa pengarusutamaan adaptasi dalam rencana pembangunan, mutlak dilakukan. Segenap dinas sudah menyadari pentingnya penganggaran program adaptasi. Kesadaran itu terungkap dalam acara sosialisasi Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat, Rabu 10 Agustus 2016. Hadir dalam acara 15 perwakilan dinas dan Kepala Kepala Sub Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti, Technical Advisor Sekretariat RAN API Budhi Setiawan, Manajer Program RAN API Putra Dwitama dan Kepala Subbid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bappeda Provinsi Jawa Barat, Ani Widiani.

Perubahan iklim sudah mempengaruhi banyak sektor pembangunan. "Tapi karena sifatnya pelan, maka dampaknya pelan, padahal efeknya besar," kata Virgi, sapaan Tri Dewi Virgiyanti. Ia mengatakan, tanpa adaptasi, kerugian ekonomi akibat perubahan iklim bisa mencapai 2,5 kali Pendapatan Domestik Bruto. Contoh yang sudah terlihat adalah adanya kebakaran hutan, banjir hingga kekeringan yang terjadi hampir tiap tahun.

RAN API adalah upaya pemerintah pusat dalam memberikan koridor sektor pembangunan mana yang harus diprioritaskan demi adaptasi. Rencana Aksi ini juga menjadi acuan bagi mitra pembangunan yang berniat membantu Indonesia dalam program adaptasi. Dengan adanya koridor ini, Virgi melanjutkan, diharapkan daerah lebih mudah untuk menterjemahkan rencana aksi adaptasinya yang sesuai dengan kerentanan lokal.

Provinsi Jawa Barat sudah mendefinisikan kerentanan yang dimilikinya. Bappeda mengidentifikasi bahwa di provinsi mereka terjadi sejumlah masalah terkait perubahan iklim. Masalah tersebut antara lain, pencemaran lingkungan, fungsi kawasan lindung belum berfungsi optimal, tingginya emisi gas rumah kaca, konflik pemanfaatan ruang, kerusakan ekosistem mangrove dan kawasan pesisir.

Ani mengatakan pemerintah provinsi tidak tinggal diam. Pemerintah sudah membentuk tim koordinasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dan kelompok kerja Rencana Aksi Daerah. Provinsi ini pun sudah mendukung pendanaan adaptasi dalam APBD 2015. Namun, ia melanjutkan, implementasi adaptasi masih terkendala soal pemahaman yang belum seragam. "Kinerja tim koordinasi belum optimal," ujar Ani. Ia berharap mendapat dukungan implementasi program adaptasi ke daerah-daerah rawan bencana. "Khususnya wilayah pesisir."

menu
menu