Adaptasi Perubahan Iklim sebagai "Isu Penting Lintas Sektoral"

access_timeFeb 12, 2018
Kepala Sekretariat Bapak Putra Dwitama dalam sharing session lokakarya Climate Change Impact Assessment and Adaptation Planning in the Asia-Pacific Region

Sekretariat Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim ikut berkontribusi dalam lokakarya Climate Change Impact Assessment and Adaptation Planning in the Asia-Pacific Region. Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 31 Januari - 1 Februari 2018 di Kota Pasig, Filipina.

Kegiatan yang diadakan untuk ketiga kalinya ini diselenggarakan oleh Institute of Global Environmental Strategies (IGES) dengan dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup Jepang (MOEJ) dan bekerja sama dengan Jaringan Adaptasi Asia Pasifik (APAN), Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), Mitsubishi Research Institute (MRI), dan Sekretariat ICLEI kawasan Asia Tenggara.

Kegiatan ini dihadiri oleh setidaknya 50 perwakilan dari pemerintah nasional, kementerian, dan organisasi masyarakat sipil. Acara ini mengumpulkan pemangku kepentingan terkemuka dari Bangladesh, Sri Lanka, Indonesia, Myanmar, Kamboja, Jepang, Filipina, Samoa, dan Vanuatu.

Lokakarya ini mendiskusikan terkait dengan perencanaan adaptasi dan kajian dampak perubahan iklim. Tema tahun ini adalah "Memajukan Praktik Adaptasi Perubahan Iklim di Tingkat Nasional, Lokal, dan Sektoral".

Perwakilan MOEJ, Koji Kumamaru, menegaskan kembali bahwa tujuan dari lokakarya ini adalah untuk membangun kapasitas, memfasilitasi pembelajaran peer to peer, dan membantu negara-negara mengarusutamakan Adaptasi Perubahan Iklim ke dalam perencanaan pembangunan lokal mereka.

"Kami mengalami sejumlah besar hujan dan panas dan kami harus memastikan bahwa kami memiliki kapasitas untuk menyesuaikan diri dengan situasi ini. Kita harus bertindak sekarang," sebut Kumamaru.

FOKUS PADA INTEGRASI VERTIKAL

Dalam pertemuan ini, disepakati bahwa integrasi vertikal adalah fungsi dari keberhasilan strategi Adaptasi Perubahan Iklim. Dengan demikian, sangat penting bagi pemerintah nasional dan daerah untuk membangun sistem kolaborasi, kerjasama, dan cost-benefit sharing.

Kamboja, Sri Lanka, Indonesia, Thailand, dan Filipina berbagi pengalaman National Adaptation Process(NAP). Negara-negara tersebut melaporkan bahwa mereka bekerja untuk memastikan bahwa indikator, sasaran, dan strategi yang digariskan dalam NAP mereka juga tercermin dalam rencana pembangunan baik di tingkat nasional maupun lokal.

Tantangan utama untuk hal ini meliputi mencari pembiayaan, menyusun sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat (MnE), dan pengembangan kapasitas.

Diskusi juga berpusat pada mekanisme seleksi yang digunakan untuk mengidentifikasi area prioritas untuk Adaptasi Perubahan Iklim. Dalam kasus Indonesia, Sekretariat Rencana Aksi Nasional - Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) melalui Kepala Sekretariat Bapak Putra Dwitama melaporkan bahwa serangkaian Focus Group Discussion (FGD) di berbagai tingkat sektoral diadakan untuk merampingkan area prioritas Adaptasi Perubahan Iklim.

PRAKTIK BAIK DI TINGKAT LOKAL

"Pendekatan Adaptasi Perubahan Iklim harus menjadi kombinasi pendekatan top down dan bottom up," sebut Dr. Monthip Sriratana Tabucanon, Direktur Pusat Strategi Penelitian Perubahan Iklim, Dewan Riset Nasional Thailand (NRCT).

Dr. Tabucanon berbagi bagaimana mengembangkan rencana Adaptasi Perubahan Iklim sambil menekankan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan. Dia menyebut bahwa tidak peduli seberapa bagus rencananya, jika pemangku kepentingan tidak melihat relevansinya dan dampaknya terhadap mereka, rencananya pasti akan gagal. Dia juga mencatat pentingnya memaksimalkan kesempatan kemitraan publik-swasta dengan mengutip pusat database mereka yang dibangun melalui bantuan entitas publik dan swasta.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Mengukur resiliensi pada tingkat yang berbeda akan memberikan gambaran tentang apa yang telah dilakukan sejauh ini dan apa yang masih perlu dilakukan. Pada hari kedua lokakarya, MRI memfasilitasi diskusi tentang pemantauan dan evaluasi.

Mengenai kriteria efektivitas, para peserta mencatat bahwa harus ada tambahan satu set lagi di tingkat proyek dan satu lagi di tingkat hasil. Proyek harus diukur sesuai dengan tujuan, hasil, keluaran, aktivitas, dan lain-lain. Hasil dari proyek semacam itu harus memperhatikan dampaknya pada elemen alam, sosial, keuangan, dan manusia suatu masyarakat.

Tantangan keuangan merupakan tema yang berulang selama lokakarya berlangsung. Solusi untuk mengatasi hal ini antara lain membangun kapasitas untuk mengembangkan proposal yang layak, lebih ramah bisnis, memungkinkan akses terhadap skema pembiayaan nasional dan internasional, dan meminta bantuan dari sektor swasta.


Sumber: ICLEI - SEAS

menu
menu